Analisis Pendapatan Nasional

A. Pendapatan nasional

adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional

-          Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.

-          Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun

-          Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung.

-          Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun

-          Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.

B. Pertumbuhan ekonomi

Adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

C. perekonomian tertutup sederhana

Perekonomian tertutup ialah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan Negara lain.

Sederhana ialah tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah .

Analisis Pendapatan Nasional dengan Perekonomian Tertutup Sederhana Dua Sektor

Dalam perekonomian tertutup sederhana.sektor yang terlibat adalah rumah tangga (pihak konsumen) dan perusahaan atau pihak swasta (sebagai produsen) tanpa campur tangan pemerintah baik berupa pungutan pajak, pembayaran transfer pemerintah ataupun yang berbentuk pengeluaran konsumsidan tidak berhubungan dengan perekonomian internasional baik ekspor maupun impor.

Terdapat dua model analisis perekonomian tertutup sederhana yaitusebagai berikut :

1. Model analisis dengan variabel investasi dan tabungan

Pada model ini, muncul dua aktivitas yang baru yaitu tabungan dan investasi. Tabungan rumah tangga dianggap kebocoran dalam arus melingkar , karena dapat mengurangi kemampuan dari pendapatan secara riil apabila digunakan untuk kegiatan lain seperti konsumsi. Namun tabungan tersebut tidaklah dianggap kebocoran apabila digunakan sebagai investasi. Tabungan semula yang mengurangi pendapatan nasional, apabila digunakan sebagai investasi dapat disebut injeksi, karena investasi dapat menambah pendapatan nasional.

1.1. Tabungan

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam ekonomi makro, tabungan adalah pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi.

Kita dapat mengetahui hubungan tabungan dengan pendapatan nasional dengan menggunakan fungsi tabungan.Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dan pendapatan nasional dalam perekonomian.

S = -a + (1-b)Y

keterangan :

a = konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional = 0

b = kecondongan konsumsi marginal (MPC)

C = tingkat konsumsi

S = tingkat tabungan

Y = tingkat pendapatan nasional

1.2. Investasi

Investasi yang lazim disebut sebagai penanaman modal merupakan pengeluaran  perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang/jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pada prakteknya, pencatatan nilai penanaman modal dilakukan dalam satuan tahun. Yang termasuk investasi adalah sebagai berikut :

Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri perusahaan.

Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya.

Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Dalam perekonomian tertutp, perhitungan pendapatan keseimbangan 2 sektor terdiri dari variabel konsumsi (C) dan investasi(I).

Y = C + I

è (C = a + by)

Y = (a + by) + I

Y = a + by + I

Y – by = a + I

(1 – b)Y = a + I

Y = a + I/1 – b

Contoh: Dimisalkan (dalam milyar rupiah) fungsi konsumsi (C) = 20 + 0,75Y dan besarnya investasi (I) = 10, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan 2 sektor adalah sebagai berikut.

Jawab:

Y = (a + I)/(1 – b)

= (20 + 10)/(1– 0,75)

=  30/0,25

= 120 milyar rupiah

2.     Angka Pengganda

Angka pengganda atau multiplier adalah hubungan kausal antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional.  Jika angka pengganda tersebut memepunyai angka yang tinggi, maka  dengan perubahanyang terjadi pada variabel tersebut akan memengaruhi angka terhadap tingkat pendapatan nasional yang besar juga, dan sebaliknya. Perubahan pendapatan anasional itu ditunjukan oleh suatu anagka pelipat yang disebut dengan  koefisien multiplier.

Proses multiplier

adalah adanya perubahan pada variabel investasi menyababkan pengeluaran agregat menjadi berubah. Namun dari keseombangan pendapatan nasional tidak sebesar pertambahan investasi tersebut.

Rumus :

Contoh:

Dimisalkan (dalam milyar rupiah) fungsi konsumsi (C) = 20 + 0,75Y dan besarnya investasi (I) = 10, maka pendapatan keseimbangan sebesar 120. Apabila terdapat tambahan investasi sebesar 2, maka pendapatan sekarang adalah sebagai berikut:

Jawab:

∆Y       = K . ∆I

∆Y = 4 . 2 = 8

Ysekarang        = Ysebelum + Tambahan Y (∆Y)

Ysekarang        = 120 + 8 = 128 milyar rupiah

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Inflasi dan Pengangguran

Jumlah orang yang menganggur adalah jumlah orang di negara yang tidak memiliki pekerjaan dan yang tersedia untuk bekerja pada tingkat upah pasar saat ini. Ini dengan mudah dapat diubah menjadi persentase dengan mengaitkan jumlah pengangguran, dengan jumlah orang dalam angkatan kerja.

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum selama 12 bulan. Ini diukur dengan mengambil rata-rata tertimbang semua produk konsumen (tertimbang pada frquency pembelian) dan menganalisis tren harga keseluruhan. Hal ini sering disebut Indeks Harga Konsumen (CPI) atau Harmonised Indeks Harga Konsumen (HICP). Hal ini menunjukkan berapa banyak, sebagai persentase, tingkat harga umum dari semua barang-barang konsumsi telah berubah sepanjang tahun.

Ada tiga jenis inflasi yaitu:

1. inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation)
2. inflasi desakan biaya (cost-push inflation)
3. inflasi karena pengaruh impor (imported inflation).

Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun.

Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berkisar antara 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi.

Didasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillip.

Kurva Philip

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya.

Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of unemployment).

Untuk menggambarkan kurva Phillips di Indonesia digunakan data tingkat inflasi tahunan dan tingkat pengangguran yang ada. Data digunakan adalah data dari tahun 1980 hingga tahun 2005. Berdasarkan hasil pengamatan dengan data yang ada, maka kurva Phillips untuk Indonesia terlihat seperti gambar berikut :

Kurva Phillips untuk Indonesia

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agre-gat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Menggunakan pendekatan A.W.Phillips dengan menghubungkan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia kurang tepat. Hal ini didasarkan pada hasil analisis tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia dari tahun 1980 hingga 2005, ternyata secara statistik maupun grafis tidak ada pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan tingkat pengangguran.

Bertita terakhir terkait tema

Inflasi dari BBM Turunkan Kesejahteraan 80% Rakyat

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium sebesar 1.500 rupiah menjadi 6.000 rupiah per liter bisa menyulut tambahan inflasi 3,5 persen dari target inflasi 2012 sebesar 5,6 persen. Hal itu membuat potensi laju kenaikan harga barang dan jasa tahun ini mencapai 9,1 persen.

Kenaikan harga BBM akan membuat pertumbuhan ekonomi negatif karena target tahun 2012 mencapai sekitar 6,5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari inflasi akan menurunkan kesejahteraan 80-90 persen rakyat yang daya belinya sangat rentan dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, memperkirakan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM jenis premium dan solar hingga 1.500 rupiah, infl asi akan menyentuh angka 7-8 persen. Itu artinya, inflasi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi tahun ini yang ditargetkan 6,5 persen.

“Dalam kondisi nega tive growth, daya beli masyarakat menurun, dan itu

tentunya berimbas pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat 
kelas menengah ke bawah,” ujar dia, di Jakarta, Jumat (9/3). Skenario lain menyebutkan tambahan inflasi yang dipicu kenaikan BBM bisa mencapai 3,5 persen sehingga inflasi menjadi 9,1 persen.

Padahal, lanjut Prasetyantoko, daya beli masyarakat selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto (PDB) lebih dari 50 persen disumbang oleh konsumsi domestik. “Untuk itu, butuh mekanisme fiskal untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” jelas dia.

Pengamat ekonomi, Yanuar Rizky, menambahkan kenaikan harga BBM tidak hanya memukul kelompok masyarakat bawah, tetapi juga kelompok menengah tengah. Bahkan, sekitar 90 persen masyarakat Indonesia akan menurun daya belinya. “Kalau kelompok masyarakat bawah yang masuk skema BLT (Bantuan Langsung Tunai), BBM naik atau tidak, mereka sudah terganggu daya belinya,” ujar dia.

Yanuar mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup tinggi, sekitar 6,5 persen, dari target awal APBN 2012 sebesar 6,7 persen sebelum diturunkan menjadi 6,5 persen. Akan tetapi, kontribusi pertumbuhan bukan dari kegiatan ekonomi rakyat, melainkan dari sektor keuangan.

“Taruhlah kombinasi pelaku pasar modal dan perbankan 10 persen. Jadi sebetulnya 90 persen masyarakat rentan terkena dampak kenaikan BBM ini. Kalau 10 persen sisanya, mereka bisa hidup dari transaksi keuangan,” tegas dia.

Ia mengingatkan pemerintah semestinya mencermati fakta bahwa kelompok masyarakat mampu yang lebih tahan dengan dampak inflasi dari kenaikan harga BBM sebenarnya sangat sedikit dibandingkan total penduduk 240 juta jiwa. “Yang jelas, dampak dari kenaikan harga BBM ini bakal menyebar ke mana-mana,” jelas Yanuar.

Efisiensi Anggaran

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Aris Yunanto, menilai pola

yang terjadi di Indonesia selama ini adalah laju inflasi terdorong oleh pertumbuhan ekonomi. Namun, yang terjadi sekarang adalah inflasi terjadi lebih dahulu dibanding pertumbuhan.

Aris mengingatkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan pelajaran bagi pengelolaan anggaran. Pertama, dalam perencanaan anggaran. Kedua, efisiensi belanja pemerintah. Ketiga, pemerintah harus mampu meningkatkan produksi minyak dan gas dan tengah terus meningkatnya kebutuhan BBM.

Bahkan, pemerintah kerap memberikan terminologi yang salah soal subsidi BBM. Faktanya, biaya produksi BBM di Indonesia lebih rendah dari harga jual sehingga tidak ada unsur subsidinya. Bahkan, harga premium 6.000 per liter sejatinya setara dengan harga minyak 104 dollar AS per barel.

Dengan demikian, tidak ada lagi subsidi negara. Aris juga menilai pemerintah tidak berkutik sehingga mengurangi hak rakyat mendapatkan fasilitas negara, namun memosisikan diri tidak berdaya untuk menekan penambahan utang. Dalam APBN-P 2012, pembayaran utang pokok dan bunga utang mencapai total 170 triliun rupiah.

Menurut Yanuar, ancaman APBN yang kolaps jika tanpa menaikkan harga BBM, terjadi akibat desain kebijakan anggaran salah sejak awal. Pemerintah tidak memiliki manajemen risiko untuk mengatasi gejolak harga minyak dunia. Karena itu, sangat tidak adil kalau kesalahan pemerintah ini dibebankan pada rakyat.